infopenting.com | Majalah Online Indonesia

Inilah Kelebihan Pakai Domain .id

2011-12-17T00:07:00.002+07:00

INFOPENTING.com - Pemakaian nama domain .id selama ini masih belum banyak dilirik oleh pengguna Internet di Indonesia karena dianggap tidak komersial.

Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Sigit Widodo mengaku pengguna Internet masih menyukai nama domain berakhiran .com dibandingkan .id. Padahal akhiran domain tersebut justru mencerminkan identitas sebagai bangsa Indonesia.

"Seharusnya sebagai bangsa Indonesia harus bangga memakai akhiran domain .id dibandingkan domain lain," kata Sigit selepas pers conference di Hotel Aston Rasuna Jakarta, Rabu (2/11/2011).

Secara internasional, akhiran domain .id memang mencerminkan identitas bangsa Indonesia, baik itu identitas sebuah perusahaan, organisasi atau institusi yang berada di Indonesia.

"Kalau lingkup usahanya berada di Indonesia, mengapa tidak memakai domain .id. Ini seperti kita harus membela tim nasional sepakbola kita dibandingkan tim sepakbola dari luar negeri. Meskipun tim nasional kita sering kalah," jelasnya.

Selain masalah nasionalisme, penggunaan domain .id ini merupakan jaminan bahwa perusahaan atau institusi atau organisasi tersebut memang berada di Indonesia. Hal itu juga memudahkan direktori pencarian nama-nama website asli Indonesia.

Dengan demikian, apabila pengguna Internet di luar negeri ingin mencari domain asli Indonesia bisa dipastikan dari akhiran domain .id tersebut pada masing-masing websitenya.

"Memang kalau dilihat langsung, lebih enak memakai domain .com. Tapi kalau ingin lebih nasionalisme, seharusnya memakai domain .id," katanya.

Sejak tahun 1994, pengguna domain .id baru mencapai 58.000 website hingga 2011 ini. Secara perlahan PANDI akan terus mensosialisasikan penggunaan domain .id ke beragam institusi, organisasi, perusahaan kecil maupun besar hingga pengguna internal.

"Kami mengharap setiap tahun ada penambahan minimal 58.000 pendaftar baru," jelasnya. PANDI sendiri menargetkan akan mendapatkan jumlah pengguna domain .id sebesar 250.000 pengguna di 2015.

Sumber: Kompas.com

Ini Dia 40 Orang Terkaya Indonesia 2011

2011-11-29T00:57:00.002+07:00

INFOPENTING.com - Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya Indonesia di tahun 2011. Dalam daftar tersebut, terdapat nama-nama baru yang muncul dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia.

Dalam daftar yang dirilis Forbes, Kamis (24/11/2011) itu, posisi 3 besar orang terkaya tahun 2011 masih dipegang oleh Hartono bersaudara (pemilik Djarum), Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam), dan Eka Tjipta Widjaja (Sinarmas Grup).

Kekayaan ketiga orang itu naik US$ 7,5 miliar menjadi US$ 32,5 miliar atau 38% dari total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes tersebut.

Sebanyak 40 orang terkaya Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut, kekayaannya mencapai US$ 85,1 miliar atau naik 19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut daftar 40 orang terkaya Indonesia:
1. R. Budi & Michael Hartono (US$ 14 miliar).
2. Susilo Wonowidjojo (US$ 10 miliar).
3. Eka Tjipta Widjaja (US$ 8 miliar)
4. Low Tung Kwok (US$ 3,7 miliar)
5. Anthoni Salim (US$ 3,6 miliar)
6. Sukanto Tanoto (US$ 2,8 miliar)
7. Martua Sitorus (US$ 2,7 miliar)
8. Peter Sondakh (US$ 2,6 miliar)
9. Putera Sampoerna (US$ 2,4 miliar)
10. Achmad Hamami (US$ 2,2 miliar)
11. Chairul Tanjung (US$ 2,1 miliar)
12. Boenjamin Setiawan (US$ 2 miliar)
13. Sri Prakash Lohia (US$ 1,7 miliar)
14. Murdaya Poo (US$ 1,5 miliar)
15. Tahir (US$ 1,4 miliar)
16. Edwin Soeryadjaya (US$ 1,35 miliar)
17. Kiki Barki (US$ 1,3 miliar)
18. Garibaldi Thohir (US$ 1,3 miliar)
19. Sjamsul Nursalim (US$ 1,22 miliar)
20. Ciliandra Fangiono (US$ 1,210 miliar)
21. Eddy Wiliam Katuari (US$ 1,2 miliar)
22. Hary Tanpesoedibjo (US$ 1,19 miliar)
23. Kartini Muljadi (US$ 1,15 miliar)
24. TP Rachmat (US$ 1,140 miliar)
25. Djoko Susanto (US$ 1,040 miliar)
26. Harjo SUtanto (US$ 1 miliar)
27. Ciputra (US$ 950 juta)
28. Samin Tan (US$ 940 juta)
29. Benny Subianto (US$ 900 juta)
30. Aburizal Bakrie (US$ 890 juta)
31. Engki Wibowo & Jenny Quantero (US$ 810 juta)
32. Hashim Djojohadikusumo (US$ 790 juta)
33. Soegiarto Adikoesoemo (US$ 770 juta)
34. Kuncoro Wibowo (US$ 730 juta)
35. Muhammad Aksa Mahmud (US$ 710 juta)
36. Husain Sjojonegoro (US$ 700 juta)
37. Sandiaga Uno (US$ 660 juta)
38. Mochtar Riady (US$ 650 juta)
39. Triatma Haliman (US$ 640 juta)
40. Handojo Santosa (US$ 630 juta)

Sumber: detikcom & Forbes

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H

2011-08-31T05:47:00.002+07:00

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H
Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir & Bathin

Dirgahayu Indonesia... Merdeka!!!

2011-08-17T06:01:00.005+07:00

Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 66
Semoga Indonesia Jaya Selalu... MERDEKA!!!

Pidato Presiden Menyambut HUT RI Ke-65

2010-08-17T17:49:00.002+07:00

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA HUT KE-65 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Agustus 2010

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara,
Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan badan-badan dan organisasi internasional,
Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, di bulan Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini, kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga Ibadah kita di Bulan Ramadhan ini, diterima oleh Allah SWT.

Pidato ini juga merupakan Pidato Kenegaraan saya yang pertama pada masa bhakti Kabinet Indonesia Bersatu II, yang juga tahun pertama dalam Pembangunan Nasional 5 Tahunan 2010-2014.

Selain kita merayakan Hari Kemerdekaan tepat di bulan Ramadhan, forum ini adalah Sidang Bersama yang pertama, yang dilaksanakan di era reformasi. Sungguh ini merupakan hari yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia, karena para anggota DPR-RI dan DPD-RI, telah meletakkan tradisi baru dalam perkembangan demokrasi, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Saudara-saudara,
Besok, Republik Indonesia akan genap berumur 65 tahun. Insya Allah, segenap rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air akan bersama-sama merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan adalah berkah dan anugerah yang sangat sakral, karena kita mendapatkannya tidak melalui pemberian. Kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan. Kita merebut dan menyatakannya kepada dunia, karena kita percaya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itulah esensi kemerdekaan kita.

Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya dua bulan setelah Piagam PBB dilahirkan di San Fransisco, selamanya mengubah nasib bangsa kita. Dengan satu dokumen singkat yang hanya berisi dua kalimat itu, bangsa Indonesia meninggalkan masa lalu yang suram, dan membuka lembaran sejarah baru yang penuh harapan.

Dengan pernyataan proklamasi yang sederhana itu, bangsa Indonesia mengumumkan eksistensinya sebagai negara Indonesia yang berdaulat. Dan kita menjadi pelopor dalam tatanan dunia baru, yang dibangun di atas reruntuhan Perang Dunia II.

Ingat, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah salah satu revolusi yang paling menakjubkan di abad ke-20. Ini adalah suatu revolusi yang bukan saja menuntut kemerdekaan dan kedaulatan, namun juga menuntut kebebasan, emansipasi dan kerakyatan. Revolusi Indonesia, yang lahir bersamaan dengan lahirnya dunia baru pasca-Perang Dunia II, segera menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Pernyataan kemerdekaan yang kita umumkan kepada dunia, ikut menyalakan api perlawanan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika kepada penjajahan, dan menghasilkan arus dekolonisasi yang mengubah peta politik dunia.

Oleh karena itu, marilah kita syukuri kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah hasil nyata dari pengorbanan tanpa pamrih pejuang bangsa yang penuh keringat, air mata, dan darah mereka. Walaupun kini mereka telah tiada, semangat mereka tetap hidup di hati sanubari bangsa Indonesia untuk selamanya. Jasa dan pengorbanan mereka tidak pernah pudar, namun justru semakin menyinari kehidupan bangsa kita.

Arti kemerdekaan kita di Abad ke-21, juga mempunyai dimensi yang lebih luas dan kompleks. Dulu, seringkali orang berbicara mengenai “kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan terhadap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan”. Semua itu masih tetap penting dan relevan, dan merupakan bagian dari agenda besar kita. Namun, kini, bangsa kita juga berjuang demi kemerdekaan yang membebaskan kita dari korupsi, dari diskriminasi, dari tindakan anarkis, dan dari ekstremisme serta terorisme.

Di atas semua itu, peringatan tentang hari kemerdekaan juga mengingatkan kita pada satu dalil penting, hakikat dari kemerdekaan adalah, bahwa nasib bangsa berada di tangan kita sendiri. Apakah Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul di Asia, atau menjadi sebuah negeri dengan demokrasi yang rapuh? Apakah Indonesia akan semakin bersatu dan kokoh, atau menjadi lemah dan terpecah belah? Semua itu sepenuhnya adalah konsekuensi dari pilihan, dan tanggung-jawab kita sendiri. Kalau kita gagal, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita berhasil, itu sepenuhnya karena jerih payah kita sendiri.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian yang saya muliakan,
Alhamdulillah, setelah 65 tahun merdeka, setelah tiga peralihan generasi, dan setelah mengalami berbagai gejolak dan pasang surut, bangsa Indonesia memasuki Abad ke-21 dalam kondisi yang lebih kokoh. Selama tahun 1998 sampai dengan 2008, bangsa Indonesia telah melalui proses Reformasi Gelombang Pertama dengan selamat, meskipun sarat dengan tantangan dan persoalan yang berat.

Dalam sepuluh tahun pertama reformasi itu, kita telah melangkah jauh dalam melakukan transisi demokrasi. Kita telah membongkar dan membangun, kita telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Kita telah melakukan tiga pemilu yang jujur dan adil. Kita mempunyai badan legislatif yang sangat independen. Kita telah menciptakan sistem check and balance yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. TNI kembali menjadi tentara profesional, tidak lagi berpolitik dan berbisnis. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat kini terjamin. Undang-undang yang diskriminatif telah dihapuskan.

Dalam periode itu, kita juga telah melaksanakan proses desentralisasi yang sangat ekstensif. Kita juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia. Kini, seluruh gubernur, bupati, walikota di Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. Hasilnya, peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental. Pelaksanaan demokrasi langsung ini mengubah banyak hal. Kini, rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat.

Yang menakjubkan, proses politik yang sangat rumit ini berlangsung dalam waktu relatif singkat, dan tanpa menimbulkan gejolak atau guncangan sosial yang serius, kecuali pada periode awalnya. Tanpa kita sadari, proses ini telah mengubah secara mendasar praktik demokrasi di negeri ini. Kini, Indonesia dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Tidak mengejutkan bila ada yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya adalah revolusi diam-diam, atau “the quiet revolution”.

Dalam sepuluh tahun pertama, kita juga telah menyelesaikan konflik di Aceh, dan melakukan reformasi politik di Papua. Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik. Kita juga terus membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pasca-konflik.

Kita telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari minus 13 persen di tahun 1998, menjadi 6 persen di tahun 2008. Dalam proses yang terus berkembang ini, ekspor non-migas Indonesia menembus US$100 miliar, APBN menembus 1000 triliun rupiah, cadangan devisa Indonesia kini mencapai lebih dari US$78 miliar, rupiah terus stabil, angka kemiskinan terus menurun, credit rating Indonesia terus membaik, dan rasio hutang atas PDB turun secara signifikan, kini mencapai 27,8 persen, salah satu yang terendah dalam sejarah Indonesia. Dan, yang paling penting, bangsa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang semakin kuat.

Kita juga terus giat melaksanakan amanah rakyat untuk memberantas korupsi. Program anti-korupsi kita lakukan secara sistemik, berkesinambungan, mulai dari atas, top-down, dan tanpa pandang bulu. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, perjuangan anti-korupsi di negeri ini akan terus menghadapi tantangan dan resistensi. Namun, kita tidak akan patah semangat; kita akan terus berikhtiar, karena kita semua ingin melihat korupsi terkikis habis dari bumi Indonesia.

Hasil dari semua ini, bangsa Indonesia mengalami reformasi besar, juga sebuah transformasi total. Indonesia kini lebih utuh, lebih aman, lebih kuat ekonominya, lebih damai, lebih dinamis dan lebih demokratis.

Bukti pembanding dari semua ini tidak sulit kita temukan:
Pada saat dunia dirundung oleh krisis finansial yang begitu dahsyat pada tahun 2008 dan tahun 2009, pada saat dunia mengalami kontraksi pertumbuhan, ekonomi Indonesia justru tetap tumbuh sebesar 6.0 persen pada tahun 2008 dan 4,5 persen pada tahun 2009, pertumbuhan ketiga tertinggi di antara G-20, setelah Tiongkok dan India.

Pada saat banyak demokrasi di dunia runtuh dan rapuh, demokrasi Indonesia justru semakin stabil, semakin mapan, dan semakin mengakar. Dan pada saat konflik semakin berkecamuk di belahan dunia lain, persatuan dan perdamaian semakin kokoh di bumi Nusantara.

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pekerjaan besar kita belum selesai. Masalah-masalah bangsa bukannya semakin berkurang, namun justru berkembang semakin kompleks. Di samping banyak capaian dan prestasi yang sangat membesarkan hati, Reformasi Gelombang Pertama juga banyak mengalami hambatan dan kekurangan, dan juga masih menyisakan sejumlah persoalan, yang di samping semuanya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, juga menjadi misi sejarah berikutnya.

Dengan sukses pemilu nasional tahun lalu, kita kini telah memasuki Reformasi Gelombang Kedua. Reformasi Gelombang Kedua mempunyai aspek ganda: perubahan dan kesinambungan, change and continuity. Tujuan Reformasi Gelombang Kedua bukan untuk mengubah haluan, namun untuk mempertegas haluan. Bukan untuk memperlambat, namun justru untuk memacu laju perubahan.

Dengan landasan yang ada, sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya berjalan, namun justru harus berjalan lebih cepat dan mulai berlari. Dan sudah saatnya kita bukan menjadi macan kandang, namun menjadi negara yang memiliki daya saing yang tinggi di pentas global.

Karena itulah, dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, kita telah mengidentifikasi berbagai sumbatan, de-bottlenecking atas peraturan perundangan yang menghambat. Kita benahi kerumitan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan tanah dan tata-ruang. Kita benahi peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk memperbaiki iklim investasi.

Kita juga merevisi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat kerja sama pemerintah dan swasta, dalam pembangunan proyek infrastruktur. Dan, karena demokrasi di manapun sering mengakibatkan sindrom pemikiran jangka-pendek, atau short-term-ism, kita telah berhasil menyusun arah pembangunan dalam 5 hingga 20 tahun ke depan.

Dalam lima tahun mendatang, kita telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-2, sebagai pedoman pembangunan pada periode tahun 2010-2014. Dalam RPJMN itu, kita tetapkan dengan konkrit berbagai sasaran pembangunan yang ingin kita capai. Kita tetapkan sejumlah prioritas nasional. Mulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

Kita tetapkan pula prioritas di bidang infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup, pengelolaan bencana, serta pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik. Dan, yang tidak kalah pentingnya, adalah kebudayaan dan inovasi teknologi. Selain itu, kita tetapkan pula prioritas lainnya di bidang Politik, Hukum dan Keamanan, di bidang Ekonomi, serta di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Karena itulah, untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, saya telah menerbitkan dua Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dan tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Saudara-saudara,
Segala upaya percepatan, debottlenecking ini akan sia-sia kalau kita tidak melakukan perubahan yang paling hakiki, perubahan cara-pandang. Apakah di Eropa, di Timur Tengah, di Afrika, atau di Amerika Latin, tidak ada bangsa yang berhasil melakukan transformasi besar tanpa dimulai dengan perubahan cara pandang, perubahan mind-set.

Perubahan cara pandang ini benar-benar diperlukan, kalau kita ingin mengatasi tantangan-tantangan yang begitu berat di hadapan kita. Kita masih menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, dan karenanya kita perlu terus secara kreatif dan cekatan mendapatkan peluang untuk meningkatkan pembangunan yang pro-pertumbuhan, pro-growth, pro-lapangan kerja pro-job, pro-penurunan kemiskinan, pro-poor, dan pro-lingkungan pro-environment.

Kita masih harus terus mendorong reformasi birokrasi, sehingga pegawai negeri benar-benar menjadi agen perubahan dalam menciptakan tata-kelola pemerintahan yang baik, good governance. Melalui upaya itu, kita mendorong terciptanya birokrasi pemerintah yang lebih responsif, transparan dan akuntabel.

Kita masih harus menggalakkan pembangunan infrastruktur, yang sejujurnya selama ini masih kurang memuaskan. Tantangan besar bagi kita adalah, bagaimana menggalang dana investasi yang cukup besar, yang kita butuhkan setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kepastian hukum dan iklim investasi yang baik, yang terus semakin kita tingkatkan, diharapkan memberi dampak yang besar bagi penggalangan dana untuk infrastruktur ini.

Kita masih harus mengawal dan membangun proses demokrasi dan desentralisasi yang begitu pesat perkembangannya, agar dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dan kapabel. Kita juga masih harus memberantas mafia hukum yang terus menggerogoti keadilan, dan menyengsarakan rakyat kita. Kita harus menuntaskan pekerjaan berat memberantas korupsi, yang nampaknya masih kita jumpai di berbagai jajaran pemerintahan, lembaga negara dan dunia usaha.

Ini semua adalah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dalam Reformasi Gelombang Kedua. Sebuah tantangan yang tidak ringan, tetapi insya Allah kita bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, saya mengajak segenap komponen bangsa, mari kita atasi dan tuntaskan bersama-sama pekerjaan rumah kita itu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dalam menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, saya bersama Wakil Presiden telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan program lima tahun ke depan. Dalam visi pembangunan kita ke depan, ada tiga pilar utama yang harus kita bangun secara bersamaan.

Pilar pertama adalah kesejahteraan atau prosperity. Prinsip dasar kita adalah “Pembangunan untuk Semua”, Development for All. Tidak ada gunanya pembangunan kalau rakyat semakin termarginalkan. Tidak ada gunanya pertumbuhan kalau jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Oleh karena itulah, kita mengusung pembangunan yang inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota maupun di desa.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, yang baru saja kita laksanakan, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237, 6 juta jiwa, atau bertambah 32,5 juta dari jumlah penduduk tahun 2000.

Jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan bagi kita untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik. Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai sasaran Millennium Development Goals (MDGs) yang telah kita sepakati. Ke depan kita harus sungguh mengelola pertumbuhan penduduk kita. Program Keluarga Berencana untuk menciptakan keluarga sehat dan sejahtera harus benar-benar berhasil.

Dalam rangka memperluas dan memperdalam cakupan pembangunan di bidang kesejahteraan, program-program pro-rakyat terus kita alirkan dengan jumlah yang lebih besar dan persebaran yang lebih luas. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program yang menyentuh langsung masyarakat kelas bawah, terus kita perluas. Jangkauan pelayanan kita tambah, utamanya bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Melalui anggaran yang berkelanjutan, dalam lima tahun ke depan sampai 2014, kita sediakan dana Rp100 triliun, atau Rp20 triliun setiap tahunnya bagi kepentingan KUR. Kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih tinggi. Pada 2014, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 sampai 7,7 persen. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, kita optimistis dapat mencapai target itu.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan menurunkan tingkat pengangguran. Dalam empat tahun ke depan, kita menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

Target tersebut bisa kita capai dengan antara lain meningkat-kan investasi, baik investasi lokal maupun investasi asing. Kita ingin memberi jaminan kepada para investor untuk memperoleh kemudahan. Kita harus memastikan, bahwa investasi itu dapat menggerakkan perekonomian nasional yang mampu menyejah-terakan rakyat kita.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makro-ekonomi yang terukur dan prudent. Pemerintah juga telah melakukan sinergi dalam penyusunan APBN dan APBD yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan. Kita juga terus meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi di antara pemerintah pusat dan daerah, dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

Dalam kaitan dengan tingkat penyerapan anggaran pada APBN, pemerintah ingin agar dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran, utamanya melalui penyeimbangan rasio di antara anggaran untuk pengeluaran rutin dan anggaran untuk kegiatan pembangunan. Dalam rapat kerja di Bogor awal bulan ini, saya telah menekankan agar APBN dan APBD lebih banyak terserap untuk belanja pemerintah yang dapat menstimulasi pertumbuhan, seperti infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Kita juga perlu memastikan bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk biaya rutin, biaya administrasi, serta belanja barang yang kurang produktif.

Di sisi lain, sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus pula mengatasnamakan masalah lingkungan di dalam strateginya, melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi, terus kita perbaiki melalui berbagai kebijakan seperti rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), dan pengendalian pencemaran.

Saudara-saudara,
Pilar kedua yang perlu kita bangun bersama adalah demokrasi. Ke depan, kita harus dapat memastikan bahwa tradisi demokrasi yang kita tumbuhkan, dapat menghasilkan sebuah keseimbangan di antara kebebasan dan penghormatan terhadap hukum.

Kebebasan dan penghormatan kepada hukum adalah dua sisi dari mata uang yang sama dari demokrasi. Itulah sebabnya, kebebasan yang mengabaikan penghormatan kepada hukum hanya akan menghasilkan instabilitas dan kekacauan. Ke depan, marilah kita mengambil tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa demokrasi kita akan terus tumbuh, justru karena sama-sama ditopang oleh kebebasan dan supremasi hukum.

Demokrasi kita juga berkembang dalam konteks politik yang khas. Negara kita menganut sistem presidensial, namun demokrasi kita berkembang di atas landasan multi-partai. Sangat jelas, ini membawa tantangan tersendiri. Strategi demokrasi yang kita pilih pada dasarnya mencoba menegaskan bahwa sistem presidensial harus diperkuat di atas landasan sistem kepartaian yang sehat dan kontributif. Oleh karena itu, demokrasi multi-partai yang kita miliki saat ini, haruslah makin mampu menghasilkan proses-proses politik yang tidak saja demokratis namun juga efektif. Sistem multi-partai dan presidensial yang telah kita kukuhkan dalam konstitusi, UUD 1945, haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyat.

Memang, kita perlu menjaga asas kemajemukan dalam berpolitik. Namun, kita juga perlu memastikan bahwa kita mampu mengelola kemajemukan itu. Dalam sistem politik demokrasi yang sehat dan produktif, kemajemukan harus dapat menjadi kekuatan pendorong, the driving force, sebuah kemajuan, bukan sebaliknya, menjadi penghalang.

Oleh karena itu, ke depan, mari kita bangun sebuah sistem politik yang lebih baik dan lebih tepat bagi upaya bersama kita memperkuat sistem presidensial. Kita jaga demokrasi multi-partai, namun dengan kesadaran yang utuh, bahwa sistem presidensial tidak hanya harus ditegakkan, namun juga diperkuat.

Setelah melalui sepuluh tahun Reformasi Gelombang Pertama, konsolidasi politik dan konsolidasi demokrasi telah berhasil melewati masa-masa yang paling sulit. Setelah didera oleh krisis multidimensional, bangsa Indonesia telah bangkit kembali. Kini, Indonesia bukan hanya telah pulih dari krisis moneter, namun telah menjadi negara demokrasi yang sangat dinamis.

Walaupun demikian, seperti juga saudara-saudara, saya sangat prihatin dan mencemaskan berkembangnya demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral, etika, dan budaya politik kita. Adalah sangat dimengerti, bahwa diperlukan biaya untuk kegiatan politik seperti ini. Namun, di samping sumbernya harus legal, besarnyapun tidak melampaui batas kepatutannya.

Kita juga mencatat, pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktik-praktik tidak terpuji. Mulai dari praktik politik uang hingga terjadinya aksi-aksi anarkis. Kita semua mengetahui bahaya dari praktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita. Meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat.

Dalam pernyataan yang lebih umum, ke depan, marilah kita tingkatkan kualitas demokrasi, pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Kita juga, di pihak lain, harus memastikan bahwa semua bangunan dasar dari sistem politik yang diamanahkan oleh konstitusi kita, UUD 1945, tetap terjaga eksistensinya. Seraya mendorong penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, kita mesti memperkokoh sistem presidensial, eksistensi NKRI, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Selain kesejahteraan dan demokrasi, pilar pembangunan ketiga adalah keadilan. Tanpa keadilan, pembangunan dan demokrasi kita akan terpasung. Keadilan harus dihadirkan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Maknanya, keadilan harus diberikan untuk semua, justice for all. Meskipun demikian, hukum harus pula menimbang rasa keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang berkeadilan harus terus kita perjuangkan dan wujudkan. Itulah pentingnya penegakan hukum yang fair, yang tidak menaruh toleransi terhadap praktik mafia hukum dalam bentuk apapun.

Untuk menjawab permasalahan mendasar tersebut, kita telah melakukan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum. Beberapa kasus yang diduga melibatkan praktik mafia hukum telah, sedang, dan terus ditangani secara serius. Ke depan, adalah sangat penting untuk terus mengupayakan pemberantasan praktik mafia yang menjauhkan hukum dari keadilan. Kedepan, langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan harus diikuti dengan pembenahan pranata hukum yang lebih sistemik.

Selaku Presiden, saya juga memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, dan efektivitasnya mesti semakin ditingkatkan. Kita semua berkepentingan untuk menghentikan segala bentuk praktik korupsi dari lingkungan birokrasi negara. Kita juga harus memastikan, bahwa praktik-praktik kolusi antara pejabat negara dan pengusaha, yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan negara, dapat terus dicegah dan diberantas.

Saudara-saudara,
Pada kesempatan yang baik ini, masih dalam kaitan membangun kehidupan yang demokratis dan berkeadilan, saya ingin menggarisbawahi perlunya kita terus menjaga dan memperkuat persaudaraan, kerukunan dan toleransi kita sebagai bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menjumpai kasus-kasus yang tidak mencerminkan kerukunan, toleransi dan sikap saling menghormati di antara komponen masyarakat kita yang berbeda dalam identitas, baik yang menyangkut agama, etnis, suku dan kedaerahan.

Keadaan demikian tidak boleh kita biarkan. Kita ingin setiap warga negara dapat menjalani kehidupannya secara tenteram dan damai, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Inilah sesungguhnya falsafah “hidup rukun dan damai dalam kemajemukan”. Inilah sesungguhnya makna utuh dari Bhinneka Tunggal Ika yang kita anut dan jalankan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan,
Tantangan Indonesia sekarang dan ke depan adalah bagaimana bangsa kita dapat beradaptasi dengan perubahan jaman. Dunia tempat kita berpijak telah banyak berubah, dan akan terus berubah. Dulu, Bung Hatta pernah melukiskan tantangan politik luar negeri sebagai “mendayung di antara dua karang”, dalam arti antara Blok Barat dan Blok Timur. Kini, saat persaingan Blok Barat dan Blok Timur sudah hilang, diplomasi Indonesia di Abad ke-21 menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks, ibarat “mengarungi samudera yang penuh gejolak”.

Dalam dunia yang masih mencari bentuk ini, kita terus berpegang teguh pada politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional. Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, kita terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian dunia. Kita terus mengobarkan semangat nasionalisme yang sejuk, terbuka, moderat, toleran, dan penuh persahabatan. Kita terus mengobarkan internasionalisme yang mengedepankan kerja sama dan kemitraan. Mari kita lakukan ini dengan sebuah keyakinan, bahwa semakin banyak kawan, sahabat, dan mitra, maka negara kita akan semakin aman, makmur dan kuat.

Dan dalam konstelasi dunia yang sedang berubah dengan pesat, kita kini dapat menempuh “politik luar negeri ke segala arah”, atau “all directions foreign policy”. Kita dapat mempunyai “sejuta kawan, tanpa musuh”, “a million friends, zero enemy”.

Yang jelas, ruang gerak Indonesia di pentas internasional semakin besar. Potensi Indonesia untuk berkontribusi terhadap masalah-masalah kawasan dan global, juga semakin terbuka lebar. Sebagai bagian dari keluarga besar ASEAN, kita dapat memantapkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di Asia Tenggara dan juga di kawasan Asia Pasifik. Sebagai anggota G-20, kita dapat membantu mereformasi arsitektur perekonomian dunia, serta dapat berkontribusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berimbang dan berkelanjutan. Sebagai anggota OKI, kita dapat terus menyuarakan jati diri Islam yang moderat, terbuka, toleran, dan modern. Kita juga secara konstruktif dapat menjembatani antara Islam dan Barat.

Sebagai anggota United Nations Climate Change Conference (UNCCC), kita juga menjadi pelopor dalam upaya penyelamatan bumi dari perubahan iklim. Sebagai anggota PBB, kita terus memperjuangkan pencapaian tujuan pembangunan milenium, Millennium Development Goals, agar tercapai sesuai target pada tahun 2015, atau 5 tahun dari sekarang. Dan, sebagai negara yang sejak awal menjunjung pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama, kita dapat berkontribusi untuk terciptanya kerukunan antar-peradaban, “harmony among civilizations”, di Abad ke-21.

Kita juga hadir di wilayah-wilayah konflik sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa, seperti di Lebanon dan di Kongo. Itulah tekad dan komitmen kita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi.

Indonesia juga memiliki komitmen dan rencana aksi untuk mengurangi emisi karbon kita di tahun 2020 sebesar 26 persen dari perkiraan emisi karbon kita di tahun itu. Ini sejalan dengan komitmen pembangunan ekonomi kita, yakni pembangunan berkelanjutan yang tidak saja meningkatkan laju pertumbuhan dan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, akan tetapi juga ramah lingkungan.

Kita menyadari, di Abad ke-21, politik bebas aktif saja tidak cukup. Kita harus menjalankan diplomasi bebas, aktif, dan transformatif. Kita harus meningkatkan kinerja diplomasi bebas aktif agar lebih berorientasi pada penciptaan peluang, karena dalam era G20, dalam era globalisasi, inilah saatnya Indonesia semakin mendunia. Inilah saatnya prestasi, produk, budaya, dan ide-ide Indonesia semakin menjadi bagian dari dinamika di tingkat global. Yang penting, kita harus terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten, tidak terombang-ambing oleh kepentingan orang lain, namun tetap berjangkar pada prinsip dan kepentingan nasional kita sendiri.

Dengan kepercayaan-diri yang kokoh, kita yakin bahwa kita tetap dapat berdiri tegak di tengah arus perubahan yang deras, justru karena kita mampu menjunjung tinggi empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ingin menjadi bangsa yang maju dan sejahtera di Abad ke-21 ini, di atas jatidiri dan kebangsaan kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Mengakhiri Pidato Kenegaraan ini, saya mengajak segenap pimpinan dan anggota DPR-RI dan DPD-RI untuk memperkokoh tekad kita dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya sungguh berharap kepada para anggota Dewan Yang Terhormat, untuk bersama-sama pemerintah meningkatkan proses dan kualitas pembangunan yang telah berjalan selama ini. Saya juga sungguh bersyukur, kerja sama antara pemerintah, DPR dan DPD selama ini, sangatlah baik. Ke depan, kita ingin kerja sama ini terus meningkat. Kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang sama—sesuai tugas dan fungsinya—untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mari kita sikapi hasil-hasil pembangunan secara lebih wajar dan proporsional. Memang, masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Namun, sesungguhnya telah banyak pula prestasi pembangunan yang berhasil kita raih.

Itu semua adalah keberhasilan kita bersama, utamanya keberhasilan rakyat Indonesia yang telah memilih kita untuk memikul amanah mereka. Marilah kita laksanakan amanah yang diberikan rakyat kepada kita dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab, sebagaimana mereka memberikan kepercayaan itu dengan tulus kepada kita.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara yang besar, maju, demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Sumber: presidenri.go.id

Perundingan Linggarjati

2010-07-04T07:34:00.002+07:00

INFOPENTING.com - Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.

Latar Belakang

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya Peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

Misi pendahuluan

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.

Jalannya perundingan

Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Kabinet Sjahrir III yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan tiga anggota: Mohammad Roem, Susanto Tirtoprodjo, dan AK Gani. Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Schermenhorn dengan anggota Max Van Poll, F de Boer, dan HJ Van Mook. Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia

Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.

Pelanggaran Perjanjian

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

Referensi

* Machdi Suhadi, Sutarjo Adisusilo, A. Kardiyat Wiharyanto (2006). Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah untuk SMP dan MTs kelas IX. hal. 30.

Sumber: Wikipedia

Sejarah Nama Indonesia

2010-06-21T07:04:00.002+07:00

INFOPENTING.com - Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan aneka nama.

Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan").

Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara ("Kepulauan Tanah Seberang"), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa ("Pulau Emas", diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, luban jawi ("kemenyan Jawa"), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "orang Jawa" oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut kulluh Jawi ("semuanya Jawa").

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang", sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).

Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlandsch-Indie (Hindia-Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "Insulinde", yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin "insula" berarti pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20.

Nama Indonesia

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA, BI: "Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur")), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia"). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia ("nesos" dalam bahasa Yunani berarti "pulau"). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris):

"... Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi "Orang Indunesia" atau "Orang Malayunesia"".

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago ("Etnologi dari Kepulauan Hindia"). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah Indian Archipelago ("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. [1]

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia):

"Mr Earl menyarankan istilah etnografi "Indunesian", tetapi menolaknya dan mendukung "Malayunesian". Saya lebih suka istilah geografis murni "Indonesia", yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk Pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia"

Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. [1]

Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel ("Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu") sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.

Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch ("Hindia") oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander ("pribumi") diganti dengan Indonesiër ("orang Indonesia").

Politik

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. [1]

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,

"Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia-Belanda". Juga tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesiër) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."

Di Indonesia Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama "Indonesia". Akhirnya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia-Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda agar nama Indonesië diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Permohonan ini ditolak.

Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia-Belanda". Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.

Sumber: Wikipedia

Gempa Guncang Aceh

2010-04-07T10:44:00.001+07:00

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan, gempa berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya, dengan pusat gempa berada di lokasi 2,30 derajat Lintang Utara dan 96,87 derajat Bujur Timur, sekitar 75 km tenggara Sinabang, dengan kedalaman 34 km.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, gempa susulan juga terus terjadi, antara lain pukul 05.26 dengan kekuatan 5,1 SR yang berada sekitar 60 km tenggara Sinabang dan pada pukul 05.28 dengan kekuatan 5,2 SR dengan pusat gempa sekitar 3,2 km timur laut Gunungsitoli, Sumatera Utara.

Sumber: Kompas & ANT

Sebelum Belajar, Siswa Menyanyi Indonesia Raya

2010-03-02T07:13:00.003+07:00

Seluruh siswa dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum jam pelajaran dimulai.

"Ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan pada generasi muda dan pelajar, karena saat ini saya merasa galau dengan jiwa kebangsaan para pelajar," kata Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, Minggu.

Menurutnya, dengan menyanyikan lagu kebangsaan secara langsung, siswa diharapkan dapat menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam lagu itu sehingga memunculkan semangat dan jiwa kebangsaan.

"Kegiatan ini cukup sederhana dan dapat dilakukan dengan mudah. Apalagi tidak memerlukan biaya untuk melakukannya," lanjutnya.

Selain menyanyikan lagu kebangsaan pada awal jam pelajaran, siswa juga diwajibkan menyanyikan lagu-lagu nasionalisme setelah jam pelajaran berakhir, seperti Padamu Negeri.

Kewajiban siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan dan juga lagu nasionalisme tersebut diatur melalui peraturan walikota (perwal).

Kegiatan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan tersebut juga untuk menjadikan dunia pendidikan di Yogyakarta memiliki karakter pembentukan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang kuat.

"Ada empat ciri khas pendidikan yang ingin dibangun di Yogyakarta, yaitu kebangsaan, wawasan lingkungan, religi dan bahasa," katanya.

Selain menyanyikan lagu kebangsaan dan nasionalisme, beberapa upaya untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, mewajibkan tempat usaha meletakkan bendera Merah Putih di depan pintu masuk toko.

"Aturan itu akan dimasukkan dalam salah satu syarat perpanjangan HO (izin usaha), seperti yang cukup berhasil dilakukan dengan aturan pembuatan pergola," katanya.

Ia berharap, masyarakat Indonesia semakin menghormati dan bangga dengan bendera Merah Putih bukan justru merasa bangga dengan bendera dari negara lain.

Aturan tersebut juga merupakan upaya menegaskan bahwa Yogyakarta adalah kota perjuangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sumber: ANT

Tentang Gempa Bumi

2009-10-03T05:37:00.004+07:00

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan, dan kerusakan tanah lainnya yang merusak permukiman penduduk. Gempa bumi juga menyebabkan bencana ikutan berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya.

Penyebab Terjadinya Gempa Bumi :
1. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi
2. Aktivitas sesar di permukaan bumi
3. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah
4. Aktivitas gunung api
5. Ledakan nuklir

Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa.

Gejala dan Peringatan Dini
* Kejadian mendadak/secara tiba-tiba
* Belum ada metode pendugaan secara akurat

Sumber : BNPB

Kode Wilayah Kendaraan Bermotor Indonesia

2009-09-09T06:38:00.009+07:00

Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006.

Sumatera

BL = Nanggroe Aceh Darussalam
BB = Sumatera Utara Bagian Barat (Tapanuli)
BK =Sumatera Utara
BA = Sumatera Barat
BM = Riau
BP = Kepulauan Riau
BG = Sumatera Selatan
BN = Kepulauan Bangka Belitung
BE = Lampung
BD = Bengkulu
BH = Jambi

Jawa
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat

A = Banten: Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang
B = DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi(B-K**), Kota Depok
D = Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat
E = eks Karesidenan Cirebon: Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan (E - YA/YB/YC/YD)
F = eks Karesidenan Bogor: Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota Sukabumi
T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang
Z = Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar [1]

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

G = eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G - B)/Kota Pekalongan (G - A), Kabupaten (G - F)/Kota Tegal (G - E), Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang (G - C), Kabupaten Pemalang (G - D)
H = eks Karesidenan Semarang: Kabupaten/Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal (H - D), Kabupaten Demak
K = eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (K - A), Kabupaten Kudus (K - B), Kabupaten Jepara (K - C), Kabupaten Rembang (K - D), Kabupaten Blora (K - E), Kabupaten Grobogan
R = eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (R - A/H/S), Kabupaten Cilacap (R - B/K/T), Kabupaten Purbalingga (R - C), Kabupaten Banjarnegara
AA = eks Karesidenan Kedu: Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo
AB = DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo
AD = eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD), Kabupaten Sukoharjo (AD - B), Kabupaten Boyolali (AD - D), Kabupaten Sragen (AD - E), Kabupaten Karanganyar (AD - F), Kabupaten Wonogiri (AD - G), Kabupaten Klaten (AD - C)

Jawa Timur

L = Kota Surabaya
M = eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan
N = eks Karesidenan Malang: Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Batu
P = eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi
S = eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang[2]
W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik[3]
AE = eks Karesidenan Madiun: Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan
AG = eks Karesidenan Kediri: Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek

Catatan:

Daerah dengan kode wilayah Z sebelumnya memiliki kode wilayah D (eks Karesidenan Parahyangan)
Jombang memiliki kode wilayah S sejak tahun 2005, sebelumnya memiliki kode wilayah W
Daerah dengan kode wilayah W sebelumnya memiliki kode wilayah L (eks Karesidenan Surabaya)

Bali dan Nusa Tenggara

DK = Bali
DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah)
EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima)
DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao)
EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor)
ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)

Kalimantan

KB = Kalimantan Barat
DA = Kalimantan Selatan
KH = Kalimantan Tengah
KT = Kalimantan Timur

Sulawesi

DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan)
DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud)
DM = Gorontalo
DN = Sulawesi Tengah
DT = Sulawesi Tenggara
DD = Sulawesi Selatan
DC = Sulawesi Barat

Maluku dan Papua

DE = Maluku
DG = Maluku Utara
DS = Papua dan Papua Barat

Lain-lain

DF = Timor Timur (tidak digunakan, karena telah menjadi negara tersendiri)

Sumber : Wikipedia

Bila Terjadi Gempa Bumi

2009-09-04T07:38:00.012+07:00

INFOPENTING.com - Jika gempa bumi mengguncang secara tiba-tiba, berikut ini 10 petunjuk yang dapat dijadikan pegangan di manapun anda berada:

Di dalam rumah,
getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, anda harus mengupayakan keselamatan diri anda dan keluarga anda. Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh anda dari jatuhan benda-benda. Jika anda tidak memiliki meja, lindungi kepala anda dengan bantal. Jika anda sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Di sekolah,
berlindunglah di bawah kolong meja, lindungi kepala dengan tas atau buku, jangan panik, jika gempa mereda keluarlah berurutan mulai dari jarak yang terjauh ke pintu, carilah tempat lapang, jangan berdiri dekat gedung, tiang dan pohon.

Di luar rumah,
lindungi kepala anda dan hindari benda-benda berbahaya. Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame. Lindungi kepala anda dengan menggunakan tangan, tas atau apapun yang anda bawa.

Di gedung, mall, bioskop dan lantai dasar mall,
jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam.

Di dalam lift,
jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika anda merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanannya dan mengungsilah. Jika anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia.

Di kereta api,
berpeganganlah dengan erat pada tiang sehingga anda tidak akan terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikap tenanglah mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Salah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan.

Di dalam mobil,
saat terjadi gempa bumi besar, anda akan merasa seakan-akan roda mobil anda gundul. Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil anda di kiri jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari radio mobil. Jika harus mengungsi maka keluarlah dari mobil, biarkan mobil tak terkunci.

Di gunung/pantai,
ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi.

Beri pertolongan,
sudah dapat diramalkan bahwa banyak orang akan cedera saat terjadi gempa bumi besar. Karena petugas kesehatan dari rumah-rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian, maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di sekitar anda.

Dengarkan informasi,
saat gempa bumi besar terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Anda dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak yang berwenang atau polisi. Jangan bertindak karena informasi orang lain yang tidak jelas.

"Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap
tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar.
Jangan bertindak karena informasi orang lain yang tidak jelas"

Sumber : Badan Nasional Penganggulangan Bencana

Daftar Plat Nomor Kendaraan Pejabat Negara

2009-08-20T07:42:00.007+07:00

Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:

RI 1: Presiden
RI 2: Wakil Presiden
RI 3: Istri/suami presiden
RI 4: Istri/suami wakil presiden
RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
RI 8: Ketua Mahkamah Agung
RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
RI 14: Menteri Sekretaris Negara
RI 15: Sekretaris Kabinet

RI 16: Menteri Dalam Negeri
RI 17: Menteri Luar Negeri
RI 18: Menteri Pertahanan
RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI 20: Menteri Keuangan

RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
RI 22: Menteri Perindustrian
RI 23: Menteri Perdagangan
RI 24: Menteri Pertanian
RI 25: Menteri Kehutanan

RI 26: Menteri Perhubungan
RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan
RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI 29: Menteri Pekerjaan Umum
RI 30: Menteri Kesehatan

RI 31: Menteri Pendidikan Nasional
RI 32: Menteri Sosial
RI 33: Menteri Agama
RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika

RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi
RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup
RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat
RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

RI 46: Jaksa Agung
RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia
RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
RI 52: Wakil Ketua DPR
RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Sumber : Wikipedia

Vote Pulau Komodo Now !

2009-08-11T17:51:00.001+07:00

New Open Word Foundation bekerja sama dengan United Nation Office for Partnerships menggelar voting untuk menetapkan 7 keajaiban alam baru (New 7 Wonders of Nature). Mari kita dukung Pariwisata Indonesia dengan mengikuti vote gratis melalui situs www.new7wonders.com agar Pulau Komodo menjadi salah satu dari New 7 Wonders of Nature !

SARDA EKA - infopenting.com

Pulau Mentawai Dijual di Internet

2009-08-08T16:35:00.001+07:00

Pulau Makaroni, Siloinak dan Kandui adalah tiga pulau di wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang dijual melalui situs www.privateislandsonline.com. Ketiga pulau tersebut dijual dengan harga yang berbeda-beda.

Harga ketiga pulau tersebut :

Pulau Makaroni (luas = 15 hektar) dihargai US $ 4 juta (Rp 40 miliar)
Pulau Siloinak (luas = 24 hektar) dihargai US $ 1.6 juga (Rp 16 miliar)
Pulau Kandui (luar = 26 hektar) dihargai US $ 8 juta (Rp 80 miliar)

Selain pulau-pulau dari Indonesia, situs tersebut juga menjual pulau dari seluruh benua, seperti pulau-pulau dari Amerika, Kanada, Afrika, Amerika Selatan, Eropa dan Asia. Sedangkan Pulau Honduras Amerika Latin dan Philipina merupakan yang menjadi kawasan terfavorit.

SARDA EKA - infopenting.com

Nomor Urut Pendaftaran Kendaraan Bermotor

2009-08-06T07:16:00.001+07:00

Nomor urut pendaftaran kendaraan bermotor, atau disebut pula nomor polisi, diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor(untuk wilayah DKI Jakarta):

* 1 - 2999, 8000 - 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang.
* 3000 - 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.
* 7000 - 7999, dialokasikan untuk bus.
* 9000 - 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.

Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A - Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran. Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran.

Sumber : Wikipedia